Wajah Hukum Indonesia

Wajah Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia saat ini sulit digambarkan. Indonesia menetapkan hukum sebagai dasar dan fondasi awal dalam menetapkan, mengatur, dan menjaga setiap gerak-gerik kehidupan masyarakatnya dalam berbagai bidang. Politik, ekonomi, teknologi dll. Itu semua demi terciptanya ketertiban dan kedamain hidup berdampingan bermasyarakat terutama sosialisasi kehidupan.

Pertanyaannya adalah apakah Hukum di Indonesia sudah cukup baik atau buruk ? apakah lebih banyak menuai  pujian dibandingkan dengan kritiknya ? apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan kenyataannya ? ironis. Itulah kata yang saya gambarkan d sini. Banyaknya pendapat  yang negatif mengenai hukum di Indonesia menimbulkan polemik dan keprihatinan dikalangan Masyarakat.

Ketiadaan keadilan hukum di Indonesia telah melukai arti hukum yang ada selama ini. keluhan dan amarah yang muncul inilah hilangnya kepercayaan Masyarakat akan keteguhan, kebenaran, dan penegakkannya. Dengan sorotan saat ini Masyarakat ragu akan kinerja para penegak hukum dan lembaga hukum.

Kesalahan kecil menjadi besar, kesalahan besar menjadi kecil. Pidana yang dijatuhkan kepada individu ataupun kelompok selalu dikecilkan ataupun dibesarkan masalahnya. Ratapan Masyarakat terhadap oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kelemahan dan celah inilah menggambarkan tidak adanya kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh setiap penegak hukum.

Kekuasaanlah yang menghancurkan wujud hukum di Indonesia. Hukum bisa dibeli, kata ini sering kita dengar.  Hukuman pidana dijadikan indikator apakah hukum yang ada berjalan dengan baik, karena meliputi proses dan seluruh sistem peradilannya. Sistem pidana inilah yang menjadi sorotan utama di kalangan Masyarakat.

Hancur dan rusaknya tatanan hukum yang ada dikarenakan hilangnya rasa keimanan, kekeluargaan, persaudaraan. Yang utama terutama adalah tanggung jawab, moral, dan etika. Hukum di indonesia tidak bisa dikatakan baikkata yang tepat. Zaman sekarang ini banyak kasus-kasus hukum yang penegakkannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilawan dan ditegakkan, siapa yang seharusnya dihukum dan diadili. Penegakkan hukum hanya berlaku pada kaum menengah ke atas, seperti para pejabat pemerintahan sedangkan kaum biasa disudutkan dan dihancurkan

Para pejabat pemerintah berjamaah saling korupsi. Mencuri, mengambil, dan merampas yang bukan haknya. Para pejabat ini diibaratkan sekelompok rayap yg bersama menggerogoti kayu hingga lapuk, ibarat tikus sebagai hewat pengerat. Sekarang Masyarakat jauh lebih krits dalam menanggapi masalah yang timbul. Keharusan ini kah yang harus mewarnai indonesi tercinta ini.

Kemiskinan dan kekuasaan ini yang menjadi dasar ketimpangan antara keduanya. Diibaratkan dengan seleksi alam di mana hukum rimba berlaku. Yang kuatlah yang bertahan. Faktor ekonomi pula yang menyebabkan ini semua terjadi. Kepolisian bahakan di dalam jeruji besi pun yang kuasa kembali menang. Gayus Tambunan dengan uangnya mampu membayar hukum, keluar masuk dari jeruji besi tanpa masalah. Oknum-oknum yang seharusnya bertindak sebagai ksatria membela yang benar dan menghukum yang salah. Tidak ada, tidak ada keadilan yang sesungguhnya. Seorang pencuri buah kakao dipaksa dan dipidanakan tidak sebagai semestinya, wanita tua dan miskin disudutkan sebagai seorang yang telah mencuri triliunan rupiah uang negara.

kasus yang telah turun sampai ke meja hijau, pengadilan tempat ini pula terjadinya penyelewengan terhadap wujud hancurnya hukum di negara ini. mulai dari praktek suap, rasa takut akan kekuasaan. Citra hakim yang tak memiliki rasa keadilan, rakus akan materi. Yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah.

Maraknya kriminalitas yang terjadi terutama dikalangan bawah, membuktikan hukum sudah tidak ditakuti sebagai pelanggaran, hukum tidak ditakuti sebagai kesalahan, hukum tidak ditakuti sebagai  wujud yang ditakuti. Perubahan ke arah yang lebih baik tidak akan pernah lahir untuk hukum di Indonesia jika para penegak hukum pun belum meletakkan  tugas tanggung jawabnya. Bahkan akhir-akhir ini para penegak keadilan saling baku hantam seperti anjing dan kucing. TNI vs POLISI, dua lembaga negara inilah yang seharusnya melindungi, mengayomi, dan menegakkan keadilan bagi bangsa dan negara. Sulit untuk kembali membuat hukum di Indonesia kembali efektif sebagai mana mestinya.

Keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan agar masyarakat hidup makmur dan sentosa. Adil adalah suatu kondisi yang proposional. Proposional dalam arti tidak ada ketimapangan antara yang bergelimang harta kekayaan, atau menderita busung lapar. Intinya tidak ada ketimpangan dalam hal apapun. Ketika keadilan telah tercapai maka tercapailah kemakmuran yaitu suatu kondisi dimana masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama-sama tanpa ada ketimpangan satu sama lainnya juga saling berbagi. Kemakmuran tidak sama dengan kekayaan, karena kekayaan lebih bersifat individualistik sedangkan kemakmuran sifatnya kolektif. Jika kemakmuran pun telah tercapai niscaya masyarakat yang sentosa akan terwujud.

Masalah yang terjadi diranah hukum Indonesia takkan pernah terselesaikan tanpa kehadiran sosok yang bernama keadilan. Keadilan takkan pernah muncul tanpa adanya kesadaran. Semua lupa akan sejarah yang pernah ada. Ketidaktegasan akan menjunjung rasa keadilan harus kembali ditanamkan dalam jiwa bangsa. Dengan cara kembali dijalan yang benar yaitu Ideologi Pancasila. Pancasila lah yang menuntun kita semua mengenal jiwa bangsa yang dulu tertanam di dalam diri para pahlawan, perjuangan menuju keadilan semua.

Pancasila Bagi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan Ideologi Bangsa, Jiwa Bangsa, Kepribadian Bangsa Pandangan hidup Bangsa, serta sumber hukum demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Ini semua telah melekat dalam jiwa dan raga Rakyat Indonesia. Pancasila merupakan bagian yang tak terpisahkan lagi. Sila ke-5 berbunyi “keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“

Semua kalangan harus kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kesadaran tiap Individu dan kelompok inilah jalan yang harus ditempuh dalam menyelesaikan masalah yang menghantui selama ini. walaupun berbeda bersatu padu, membela yang benar dan memberi sanksi kepada yang bersalah. perbedaan ada bukan untuk saling menghancurkan, perbedaan ada untuk saling melengkapi.

Posted on March 24, 2013, in Aspek Hukum dalam Ekonomi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: