MENGAPA KORUPSI SULIT DIBERANTAS DI INDONESIA

Mengapa Korupsi Sulit Diberantas di Indonesia ?

Kesulitan mengurai permasalahan korupsi di negeri ini setara dengan sulitnya mencari manusia jujur di negeri ini. Kalau pun ada ada yang berani bicara jujur mengungkap kasus suatu korupsi, akan banyak yang mengira orang itu tengah berbohong atau setidaknya menyimpan agenda tersembunyi.

Pada dasarnya motif /alasan yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi ada dua penyebab yaitu dorongan kebutuhan (need driven) dan dorongan kerakusan (greed driven). Memang sama2 korupsi namun ternyata latar belakang orang melakukan perilaku tercela itu memang berlainan. Sebenarnya perilaku korupsi ini telah mengakar di elemen masyarakat luas, tidak hanya terjadi di institusi baik pemerintah ataupun swasta baik dilakukan oleh aparatur pemerintah ataupun pegawai swasta.

Praktek korupsi berkembang pada situasi dimana job security tinggi dengan tingkat profesionalitas yang rendah sehingga para pegawai tersebut sering menyalah gunakan kewenangannya untuk memenuhi keinginannya daripada pelaksanaan tugas yang seharusnya dia laksanakan. Namun kalau ditelaah sebenarnya penyebab timbulnya perilaku korup disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu :

* Perilaku yang bersumber budaya masyarakat

Perilaku korupsi memang sangat berbeda pemahamannya antar budaya masyarakat terutama budaya lain bangsa. Kita ambil contoh adalah budaya masyarakat Jepang yang terbiasa memberikan ”omiyage” atau cendera mata kepada mitra bisnisnya. Atau contoh lain adalah budaya masyarakat Afrika pada umumnya yang terbiasa memberikan reward berupa memberi tambahan hadiah bilamana layanan jasa telah diberikan oleh suatu pihak. Jadi bentuk rasa terimakasih dalam bentuk tip ini adalah sudah menjadi bagian budaya yang melekat di masyarakat yang sangat sulit untuk diubah, dan bilamana ada pihak yang berusaha mengilangkannya dapat dianggap sebagai tindakan yang menentang nilai budaya masyarakat tersebut.

Namun sebenarnya perilaku korupsi yang sangat meresahkan adalah berakar atau bersumber dari adalah perasaan tamak/rakus (greed driven) daripada sekedar berasal nilai budaya masyarakat. Jadi masyarakat harus mempunyai standar kepatutan dari sebuah figur orang dalam mengampu sebuah jabatan, bilamana figur tersebut mempunyai sesuatu diluar standar kepatutan maka masyarakat perlu bertanya darimana sesuatu miliknya itu berasal.

* Tiadanya transparansi/keterbukaan

Apabila suatu tugas dan fungsi pekerjaan dilaksanakan dengan sifat kerahasiaan yang melekat akan mendorong timbulnya korupsi. Jadi adanya proses keterbukaan dengan lebih memberikan kesempatan kepada elemen masyarakat dan media massa untuk mengakses layanan publik adalah bagian dalam fungsinya menjalankan sebagai kontrol yang akan menekan angka korupsi.

* Ketiadaan lembaga pengawas

Perananan lembaga pengawas ini sangat penting keberadaannya baik adanya lembaga pengawas internal maupun eksternal. Salah satu tugas lembaga pengawas ini adalah melakukan proses investigasi adanya dugaan korupsi berasal dari keluhan masyarakat. Bilamana lembaga semacam ini tidak ada maka para aparatur akan mendapatkan keuntungan dengan lemahnya fungsi kontrol tersebut, ataupun bilamana pelaku korupsinya tertangkap tangan maka proses hukumnya tidak akan membuat jera pelaku korupsi.

Mengapa korupsi sulit di berantas?

Korupsi memang menjadi momok bagi semua aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya aspek ekonomi melainkan aspek politis pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan lainnya. Yang paling parah adalah dengan maraknya budaya korupsi moral dan akhlak suatu bangsa bisa sangat rusak karena hal tersebut sama halnya dengan mengisap darah kaum miskin dan rakyat pada umumnya. Oleh karenanya kenapa kita semua menginginkan praktek korupsi bisa diberantas habis sampai ke akar-akarnya dari bumi pertiwi yang tercinta ini. Namun sejauh ini kenapa upaya pemberantasan korupsi sangat sulit dicapai, pasti selalu ada saja pihak yang merasa dirugikan dengan adanya upaya pemberantasan korupsi, siapa mereka tentunya mereka adalah pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktek korupsi.

Pertanyaan tersebut menghinggapi banyak kalangan sampai saat ini. Berbagai komentar dari berbagai kalangan baik dari pejabat, politisi, hukum dan akademisi setiap hari menghiasi mulai dari media cetak sampai online. Akan tetapi seolah pemerintah bergeming dan pemberantasan korupsi seolah berjalan di tempat.

Meski upaya pemberantasan korupsi gencar dilaksanakan, kondisi tidak kunjung membaik. Korupsi merupakan isu multidimensional yang mempunyai komponen politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sering melibatkan para pemegang kekuasaan sehingga memberantasan korupsi bukanlah perkara mudah.[1]

Apa yang salah dengan dengan sistem yang ada dan mengapa korupsi jadi sedemikian sulit diberantas. (Wijayanto, korupsi mengorupsi Indonesia) berpikir ada beberapa kondisi yang menyebabkan ini masih terjadi.

1. Kepemimpinan

2. Kesejahteraan

Di Indonesia para pemimpin negara, petinggi, dan jajarannya ibarat setan yang selalu menghantui perekonomian negara. Substansi politik yang berubah-ubah dan tidak transparan dalam penyelesain setiap kasus Korupsi yang ada. Misalkan kasus Hambalang yang menyeret M. Nazaruddin tidak pernah terbongkar walaupun terkait tersangka dan saksi telah memberikan keterangannya untuk memberantas masalah ini tetap tidak terbongkar.

Menurut saya mengenai masalah korupsinyang tidak pernah terselesaikan dikarenakan pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat di negara Indonesia telah berjamaah melakukan Korupsi secara bersama-sama. Jika yang satu tertangkap, yang lainnya terlibat harus disumbang tiap mulut dan kesaksiannya dpengadilan. Ironi sekali negara Indonesia tercinta yang memiliki lingkaran setan yang tidak bisa diselesaikan. Memilki pemimpin yang berpengetahuan tapi tidak bermoral. Mengambil yang bukan milik dan haknya. Hukum yang tegas tidak akan cukup untuk memberantas masalah korupsi. Butuh kesadaran dari setiap indivu manusianya untuk kembali ke jalan yang benar. Tahu mana yang baik dan mana yang buruk dan perlunya penanaman ilmu agama serta moral untuk penerus pemimpin negara kita. Kalaupun ingin diberantas masalah korupsi yang ada perlu adanya intervensi dan penggantian para pejabat-pejabat negara secara besar-besaran. Itupun tidak menjamin akan terselesaikannya masalah. Mari kita bersama-sama berintopeksi diri, menjunjung  tinggi kejujuran, keadilan, kemasyarakatan berdasarkan ideologi bangsa kita “PANCASILA”.

 


 

Posted on June 22, 2013, in Aspek Hukum dalam Ekonomi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: